OMDESA.id — Partai Demokrat terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) politik, khususnya para wakil rakyat yang duduk di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) yang diikuti oleh para anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka hari ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas, integritas, sekaligus kualitas para kader Demokrat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Dalam forum tersebut, para anggota DPRD didorong untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Bimteknas dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman serta kemampuan para anggota DPRD agar mampu menghadapi dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Para wakil rakyat Partai Demokrat juga diharapkan dapat menjalankan tugas secara cerdas, modern, profesional, dan bertanggung jawab.
“Forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas, integritas, dan kualitas SDM politik kita, agar para wakil rakyat dari Partai Demokrat senantiasa siap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan dengan cerdas, modern, dan bertanggung jawab,” demikian disampaikan dalam pembukaan Bimteknas tersebut.
Melalui kegiatan ini, Partai Demokrat berharap seluruh anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dapat semakin optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendorong pembangunan di daerah masing-masing.
“Mari terus tingkatkan kualitas diri dan bekerja keras demi membawa kemajuan bagi daerah masing-masing serta bangsa Indonesia yang kita cintai,” menjadi pesan yang disampaikan kepada seluruh peserta Bimteknas.
Kegiatan Bimteknas nasional ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat dalam membangun kualitas kader dan wakil rakyat yang memiliki kapasitas, integritas, serta orientasi kuat terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.(*)
