Catatan Om Faduli:
OMDESA.id_ Penghargaan Aksi Kemanusiaan Tim ESDM Siaga Bencana Tahun 2026 yang diterima PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) tentu patut diapresiasi.
Penghargaan tersebut diserahkan pada 30 September 2026 di Ruang R.R. Samaun Samadikun, Gedung Soemantri Brojonegoro, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.
NHM diwakili Coordinator Emergency Response Team (ERT) Zakaria Barham dan Paramedic Elia Samuel Paliaky.
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan personel ERT NHM dalam mendukung Tim ESDM Siaga Bencana pada misi kemanusiaan penanganan gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dengan kompetensi emergency response, rescue dan dukungan medis, personel NHM disebut turut berkontribusi bersama tim gabungan di wilayah terdampak bencana.
Zakaria Barham menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan terhadap seluruh pihak yang mendukung misi kemanusiaan.
Bagi NHM, keterlibatan dalam Tim ESDM Siaga Bencana merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terdampak bencana sekaligus menjadi bagian dari penguatan kapasitas personel dalam menghadapi kondisi darurat.
Semua itu baik. Dan Om Faduli tidak sedang menolak kebaikan tersebut.
Tetapi justru karena ada penghargaan atas nama kemanusiaan, maka pertanyaan publik juga menjadi semakin penting.
Sudahkah Kepedulian Itu Dirasakan Semua Masyarakat?
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari seremoni penghargaan.
Sebab di wilayah operasi NHM sendiri, masih ada berbagai persoalan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban terbuka.
Om Faduli menerima informasi dari sejumlah sumber mengenai penanganan kebakaran di sejumlah desa. Ada informasi bahwa terdapat desa terdampak kebakaran yang disebut belum mendapatkan bantuan dari mobil bantuan NHM, sementara pelayanan kesehatan juga disebut hanya menjangkau lokasi-lokasi tertentu.
Apakah informasi tersebut benar?
Saya tidak ingin langsung mengatakan benar.
Saya juga tidak ingin mengatakan salah.
Mari kita uji.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sendiri mencatat sekitar 120 titik karhutla yang tersebar di 69 desa pada 16 kecamatan, dengan luas terdampak sekitar 508,6 hektare.
Pada 29 September 2026, NHM juga menyerahkan 8 IBC tank atau tangki air kepada BPBD Halmahera Utara untuk mendukung penanganan karhutla.
Ini fakta yang harus kita apresiasi.
Namun pertanyaan berikutnya juga harus dijawab:
Delapan tangki itu ditempatkan di mana?
Desa mana yang menerima manfaat?
Berapa kali bantuan didistribusikan?
Apakah seluruh desa terdampak memiliki akses terhadap bantuan tersebut?
Dan yang tidak kalah penting:
Bagaimana dengan desa-desa yang masyarakatnya mengatakan belum mendapatkan bantuan?
Inilah yang saya maksud dengan menguji fakta.
Jangan Hanya Menang di Pemberitaan
Saya berpandangan, perusahaan tidak boleh dinilai hanya dari seberapa banyak penghargaan yang diterima.
Begitu pula pemerintah tidak boleh hanya melihat perusahaan dari laporan kegiatan dan dokumentasi.
Karena masyarakat tidak tinggal di ruang rapat.
Masyarakat hidup di desa.
Mereka yang tahu apakah bantuan benar-benar datang atau tidak.
Mereka yang tahu apakah pelayanan kesehatan benar-benar tersedia atau hanya berlangsung di beberapa tempat.
Mereka yang tahu apakah program perusahaan benar-benar mengubah kehidupan mereka.
Jadi, kalau ingin mengetahui kebenarannya, turunlah ke desa.
Jangan hanya membaca laporan.
PPM NHM Juga Perlu Dibuka
NHM sendiri menyatakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM menjangkau 83 desa di lima kecamatan, yakni Kao, Kao Teluk, Kao Barat, Kao Utara dan Malifut.
Programnya mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan infrastruktur.
Artinya, cakupan program tersebut sangat luas.
Tetapi belakangan muncul suara dari masyarakat yang meminta agar realisasi PPM lebih transparan.
Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana:
Berapa anggaran PPM?
Berapa yang sudah direalisasikan?
Program apa saja yang telah dilaksanakan?
Desa mana saja yang menerima?
Berapa nilai bantuan setiap desa?
Apa indikator keberhasilannya?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?
Kalau semua data tersebut tersedia, mengapa tidak dibuka kepada publik?
Transparansi justru akan membuat masyarakat semakin percaya.
Persoalan Pekerja dan Vendor Jangan Diabaikan
Pada Agustus 2026, muncul aksi Aliansi GEMPUR Kao di DPRD Halut yang antara lain mempersoalkan hak pekerja, vendor dan persoalan PPM.
Sejumlah pihak dalam aksi tersebut menyampaikan klaim mengenai adanya hak pembayaran yang belum diselesaikan.
Namun di sisi lain, pihak NHM juga memberikan klarifikasi.
Kuasa hukum NHM menyatakan perusahaan telah membayar sekitar Rp35,93 miliar kepada Koperasi Pemasaran Bangkit Bersama, dan dari sudut pandang perusahaan kewajiban kontraktual tersebut telah dipenuhi.
Sejumlah vendor aktif juga diberitakan menyatakan kerja sama dan pembayaran dengan NHM masih berjalan.
Maka persoalannya menjadi lebih menarik.
Kalau perusahaan mengatakan kewajiban kepada koperasi telah dipenuhi, bagaimana aliran pembayaran dari koperasi kepada para vendor dan pekerja?
Apakah seluruh pihak yang berada di bawah hubungan kontraktual tersebut sudah menerima haknya?
Kalau sudah, mari buka datanya.
Kalau belum, mari jelaskan persoalannya.
Jangan biarkan masyarakat hanya menerima informasi dari dua sisi yang saling bertentangan tanpa ada dokumen yang dapat diperiksa.
Hak Mantan Pekerja Juga Pernah Dipersoalkan
Sebelumnya, perselisihan dua mantan pekerja NHM juga telah dibawa ke Disnaker Halmahera Utara setelah perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan.
Persoalan tersebut menyangkut klaim hak setelah berakhirnya hubungan kerja.
Sekali lagi, ini adalah klaim pihak pekerja dan proses perselisihan, bukan berarti sudah ada putusan yang menyatakan NHM bersalah.
Tetapi keberadaan perselisihan tersebut tetap menunjukkan bahwa hubungan industrial juga merupakan bagian yang perlu diawasi.
Jangan Pula Menutup Mata terhadap Program Positif NHM
Om Faduli juga harus adil.
NHM bukan berarti tidak melakukan program sosial.
Ada program kesehatan.
Ada program pendidikan.
Ada program penanganan stunting.
Ada bantuan untuk penanganan karhutla.
Ada keterlibatan ERT dalam misi kemanusiaan NTT.
Bahkan NHM menyampaikan berbagai capaian pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi karyawan serta keluarga karyawan.
Semua itu harus dicatat.
Tetapi keberadaan program tidak otomatis berarti seluruh persoalan telah selesai.
Justru semakin besar perusahaan dan semakin luas programnya, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.
Untuk ESDM: Jangan Berhenti di Jakarta
Di sinilah Om Faduli ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada pihak ESDM.
Ketika memberikan penghargaan kepada NHM atas aksi kemanusiaan, apakah proses penilaian juga melihat kondisi masyarakat di wilayah operasional NHM?
Apakah tim ESDM pernah turun langsung ke desa-desa terdampak kebakaran?
Apakah pernah berbicara langsung dengan masyarakat?
Apakah pernah memeriksa distribusi bantuan?
Apakah pernah melihat realisasi PPM?
Kalau sudah, tentu masyarakat ingin tahu hasilnya.
Kalau belum, tidak ada salahnya turun sekarang.
Karena penghargaan tidak boleh menjadi titik akhir pengawasan.
Penghargaan seharusnya menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dan sekaligus membuka ruang evaluasi.
Masyarakat Lingkar Tambang Jangan Hanya Jadi Penonton
Bagi masyarakat lingkar tambang, yang paling penting bukan berapa banyak penghargaan yang diterima perusahaan.
Yang mereka butuhkan adalah:
pendidikan yang layak,
pelayanan kesehatan yang mudah,
air bersih,
pemberdayaan ekonomi,
lapangan kerja yang adil,
lingkungan yang aman,
dan realisasi CSR/PPM yang benar-benar dapat dirasakan.
Karena itu, masyarakat harus terus bersuara.
Bukan untuk memusuhi perusahaan.
Bukan pula untuk menolak semua program perusahaan.
Tetapi untuk memastikan bahwa setiap komitmen benar-benar dijalankan.
Catatan Om Faduli
Saya percaya NHM memiliki banyak program positif.
Saya juga percaya penghargaan ESDM diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu.
Tetapi masyarakat juga mempunyai hak untuk bertanya.
Kalau penghargaan diberikan karena kepedulian terhadap kemanusiaan, maka mari ukur kepedulian itu dari bawah.
Bukan hanya dari Jakarta.
Bukan hanya dari laporan.
Bukan hanya dari pemberitaan.
Turun ke desa.
Temui masyarakat.
Tanyakan kepada mereka apakah bantuan benar-benar sampai.
Tanyakan apakah pelayanan kesehatan dirasakan.
Tanyakan apakah PPM benar-benar membawa perubahan.
Tanyakan apakah hak pekerja dan vendor telah selesai.
Dan buka data anggaran serta realisasinya.
Karena bagi Om Faduli, penghargaan terbaik untuk sebuah perusahaan bukanlah piagam yang terpajang di kantor.
Penghargaan terbaik adalah ketika masyarakat lingkar tambang sendiri mengatakan:
“Ketika kami membutuhkan, perusahaan benar-benar hadir.”
Itulah kemanusiaan yang sesungguhnya.
Catatan Om Faduli — bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji. Bukan untuk menutup kebaikan, tetapi untuk memastikan kebaikan itu benar-benar sampai kepada masyarakat.
