JAKARTA, – Wacana mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Sejumlah nama tokoh politik dan pimpinan lembaga negara pun mulai diperbincangkan sebagai figur yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi, nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, ikut menjadi perhatian di kalangan masyarakat di setiap daerah, pasalnya mereka menilai sosok Sultan jarang terdengar berita buruk tentang nya, kalau di bandingkan dengan figur lain yang selalu di terpa isu.
dan hal yang paling berbeda dengan sejumlah figur yang memiliki posisi strategis dalam partai politik, Sultan saat ini dikenal melalui kepemimpinannya di lembaga perwakilan daerah. Posisi tersebut membuatnya memiliki ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, pemerintah pusat, serta elemen masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia.
Bagi sebagian kalangan, kehadiran Sultan dalam perbincangan bursa Wakil Presiden menarik untuk dicermati. Bukan hanya karena jabatannya sebagai Ketua DPD RI, tetapi juga karena pengalaman pemerintahan, jaringan komunikasi lintas organisasi, dan pendekatannya yang dinilai mampu merangkul berbagai kelompok.
Tokoh Muda di daerah asal Maluku Utara, Om Faduli, , Kamis (12/11/2026), mengatakan bahwa apabila wacana pergantian Wakil Presiden benar-benar berkembang menjadi proses politik dan konstitusional, Presiden Prabowo Subianto tentu membutuhkan pertimbangan yang matang dalam melihat figur pendampingnya.
“Menurut saya, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana seorang Wakil Presiden mampu menjadi jembatan komunikasi antara Presiden, partai politik, lembaga negara, dan masyarakat di seluruh daerah. Nama Sultan Bachtiar Najamudin menarik untuk diperbincangkan karena latar belakang dan pengalamannya sebagai pimpinan DPD RI,” ujar Om Faduli.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang kepentingan elite politik, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah.
MOMEN SULTAN BERSAMA PRABOWO TERLIHAT HANGAT
Salah satu hal yang ikut menarik perhatian adalah sejumlah momen kebersamaan Sultan Bachtiar Najamudin dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kenegaraan.
Hubungan komunikasi keduanya telah terlihat sejak Sultan bersama jajaran pimpinan DPD RI menemui Prabowo di Kantor Kementerian Pertahanan pada 3 Oktober 2024, tidak lama setelah terpilih sebagai pimpinan DPD RI periode 2024–2029.
Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyampaikan komitmen DPD RI untuk mendukung program pemerintahan Prabowo. Sementara Prabowo juga menyampaikan pesan penting mengenai persatuan dan kebersamaan setelah kontestasi politik.
Pesan tersebut menekankan bahwa setelah pertandingan politik selesai, seluruh elemen bangsa harus kembali bergandengan tangan membangun Indonesia.
Momen kebersamaan dalam agenda pemerintahan dan kenegaraan berikutnya juga menjadi perhatian publik. Interaksi keduanya dalam berbagai kesempatan memperlihatkan komunikasi kelembagaan antara Presiden dan pimpinan lembaga perwakilan daerah.
Om Faduli menilai komunikasi yang terbangun antara keduanya merupakan hal positif dalam hubungan antarlembaga negara.
“Kalau kita melihat sejumlah momen ketika Ketua DPD RI bersama Presiden Prabowo dalam agenda kerja, suasananya terlihat cair dan penuh keakraban. Tentu itu merupakan bagian dari komunikasi kenegaraan. Namun, bagi saya, hubungan komunikasi yang baik seperti ini penting untuk mendukung pemerintahan dan memperkuat aspirasi daerah,” katanya.
Ia menambahkan, apabila Presiden membutuhkan figur yang mampu memperluas komunikasi dengan daerah, pengalaman Sultan memimpin DPD RI menjadi salah satu aspek yang patut diperhitungkan.
BUKAN SEKADAR POLITIK, SULTAN DIKENAL AKTIF MERANGKUL BERBAGAI KALANGAN
Sultan Bachtiar Najamudin juga dikenal aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Mulai dari tokoh politik, kepala daerah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi Cipayung, tokoh agama, hingga tokoh adat.
Menurut Om Faduli, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok merupakan salah satu modal penting bagi seorang pemimpin nasional.
Ia menilai Sultan memiliki pendekatan yang terbuka dan tidak membatasi hubungan berdasarkan latar belakang organisasi maupun kelompok politik.
“Yang menarik dari Sultan adalah cara dia membangun komunikasi. Dia bisa duduk bersama berbagai kalangan, baik tokoh politik, pemuda, wartawan, aktivis, tokoh agama maupun masyarakat adat. Pemimpin nasional harus memiliki kemampuan merangkul seperti itu,” ungkapnya.
Ia juga menilai Sultan tidak perlu membangun politik permusuhan untuk mendapatkan dukungan. Komunikasi, silaturahmi, dan kerja sama menjadi pendekatan yang lebih penting dalam menjaga hubungan antarkelompok.
Meski demikian, penilaian mengenai rekam jejak dan penerimaan publik terhadap seorang tokoh tetap perlu dilihat berdasarkan fakta, rekam pekerjaan, serta berbagai pandangan masyarakat.
PROFIL SULTAN BACHTIAR NAJAMUDIN: DARI BENGKULU MENUJU KURSI KETUA DPD RI
Sultan Bachtiar Najamudin merupakan putra daerah Bengkulu yang lahir pada 11 Mei 1979 di Bengkulu Selatan.
Perjalanan hidup dan pendidikannya dimulai dari daerah sebelum kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Jakarta.
Berdasarkan profil resminya, berikut riwayat pendidikan Sultan:
SD Negeri Gedung Agung Pino, Bengkulu.
SMP Negeri Ulu Talo, Bengkulu.
SMA Negeri 1 Manna, Bengkulu.
SMA Negeri 3 Manna, Bengkulu.
Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Magister (S-2) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta.
Selain pendidikan formal tersebut, profil resminya juga mencantumkan gelar Doktor Honoris Causa dari Korean Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasinya menjadi bagian dari perjalanan Sultan sebelum memasuki panggung politik nasional.
REKAM JEJAK PERJALANAN KARIER DAN PENGABDIAN
Sultan bukan sosok yang baru muncul dalam pemerintahan nasional. Ia telah melewati berbagai posisi strategis, baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan daerah.
Berikut perjalanan kariernya:
Anggota DPD RI periode 2009–2013.
Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015.
Anggota DPD RI periode 2019–2024.
Wakil Ketua III DPD RI periode 2019–2024.
Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pada 2 Oktober 2024, Sultan terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024–2029 setelah memperoleh dukungan mayoritas anggota dalam pemilihan pimpinan lembaga tersebut.
Pengalaman sebagai Wakil Gubernur Bengkulu memberikan bekal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pengalamannya di DPD RI mempertemukannya dengan berbagai persoalan pembangunan dari seluruh Indonesia.
Hal tersebut membuat namanya ikut diperhitungkan dalam diskusi mengenai figur nasional yang memiliki pengalaman pemerintahan sekaligus memahami persoalan daerah.
TIGA NAMA YANG MENJADI PERBINCANGAN
Dalam dinamika politik nasional, terdapat sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang dan kekuatan politik berbeda. Tiga nama yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam diskusi publik mengenai figur Wakil Presiden adalah:
1. SULTAN BACHTIAR NAJAMUDIN – KETUA DPD RI
Sultan merupakan pimpinan lembaga perwakilan daerah yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI, hingga Wakil Gubernur Bengkulu.
Kelebihan rekam jejak yang dapat menjadi pertimbangan adalah pengalaman pemerintahan daerah, kepemimpinan lembaga negara, serta komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
DPD RI sebagai lembaga memiliki karakter representasi daerah, bukan fraksi partai politik seperti DPR RI.
2. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO – KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ia memiliki pengalaman militer, kepemimpinan partai politik, serta pengalaman dalam pemerintahan.
Latar belakang tersebut menjadikannya salah satu figur yang memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan nasional.
3. PUAN MAHARANI – KETUA DPR RI
Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus tokoh penting PDI Perjuangan.
Ia memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan lembaga legislatif, termasuk pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Pengalamannya dalam bidang legislasi dan pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat diperhatikan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.
Ketiga nama tersebut memiliki karakter, pengalaman, serta basis politik yang berbeda. Perbincangan mengenai mereka masih merupakan dinamika opini publik, bukan daftar resmi calon pengganti Wakil Presiden.
DAERAH BERHARAP MEMILIKI RUANG LEBIH BESAR DALAM PEMERINTAHAN
Om Faduli menilai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat adalah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Menurutnya, daerah kepulauan seperti Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas antarpulau, hingga pemerataan ekonomi.
Karena itu, figur yang memahami persoalan daerah dinilai memiliki relevansi tersendiri dalam pembahasan kepemimpinan nasional.
“Jangan sampai pembicaraan mengenai Wakil Presiden hanya berkutat pada siapa yang memiliki partai besar atau siapa yang mempunyai kekuatan politik. Kita juga harus melihat siapa yang memahami persoalan daerah dan mampu membawa aspirasi masyarakat sampai ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan harus memiliki komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.
MEKANISME PENGGANTIAN WAPRES TETAP HARUS SESUAI KONSTITUSI
Di tengah berkembangnya wacana pergantian Wakil Presiden, penting untuk memahami bahwa pengisian jabatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan opini atau desakan publik.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi, proses pengisiannya harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Sampai adanya keputusan dan proses resmi sesuai ketentuan tersebut, pembicaraan mengenai nama-nama yang berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden tetap harus ditempatkan sebagai dinamika politik dan aspirasi publik.
SULTAN DAN HARAPAN POLITIK PEMERSATU
Pada akhirnya, perbincangan mengenai Sultan Bachtiar Najamudin memperlihatkan adanya perhatian terhadap figur yang memiliki latar belakang daerah, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok.
Bagi Om Faduli, kepemimpinan nasional tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya kekuatan politik, tetapi juga dari kemampuan menjaga hubungan, membangun kepercayaan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Indonesia ini terlalu besar untuk hanya diurus dengan kepentingan kelompok. Kita membutuhkan komunikasi, persatuan, dan pemerataan pembangunan. Sultan merupakan salah satu figur yang menarik untuk diperbincangkan dalam konteks tersebut,” tutupnya.
Wacana ini sekaligus menjadi pengingat bahwa suara daerah harus tetap mendapatkan tempat dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan kepemimpinan nasional.
Sebab, pembangunan Indonesia bukan hanya tentang Jakarta dan pusat kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan perhatian dan keadilan yang sama.(Tim/Red)
OMDESA.id_ Suara Desa Untuk Indonesia
