OMDESA.id_Kabupaten Halmahera Utara Tobelo– Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 telah resmi di Launching oleh Bupati Halut Piet Hein Babua, tepatnya pada hari selasa (22/9/2026) di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi, Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan berlangsung pada pukul 10.00 WIT tersebut dihadiri sekitar 500 peserta dan tamu undangan, termasuk unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Forkopimda, tenaga pendidik, kepala sekolah, kepala desa, serta perwakilan siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.
Hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si. Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, S.H., M.H., Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Passaribu, S.H., S.I.K., Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Kegiatan diawali dengan persembahan tarian adat Tide-Tide dan Cakalele, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan penyelenggara, penampilan ekstrakurikuler, hingga penyematan tanda peserta didik kepada perwakilan siswa SD, SMP, dan SMA.
Dalam laporannya, Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan bahwa proses validasi peserta didik telah melalui pleno penetapan dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara. Selain itu, pemerintah terus memastikan kesiapan infrastruktur sekolah, termasuk asrama, ruang belajar, serta fasilitas pendukung lainnya.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Desa Kukumutuk telah berjalan dengan 45 siswa tingkat SD. Ke depan, sekolah tersebut ditargetkan menampung hingga 270 siswa dengan dukungan sekitar 75 tenaga pendidik.
Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, menegaskan bahwa MPLS di Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dibanding sekolah formal pada umumnya.
Menurutnya, seluruh unsur di sekolah tersebut memulai proses dari titik yang sama, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan hingga peserta didik. Karena itu, MPLS tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan penguatan akademik sebelum peserta didik memasuki kurikulum inti.
Sementara itu, Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang sepenuhnya dibiayai negara. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari seragam, makan, tempat tinggal hingga transportasi, diberikan secara gratis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu.
Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan sejarah baru bagi dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara. Program yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di 17 kecamatan.
Menurut Bupati, kapasitas sekolah rakyat di Halmahera Utara nantinya dapat menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka karena seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara.
Mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si., menyebut bahwa para siswa yang mengikuti MPLS tahun ini merupakan angkatan perintis Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, dan Desa Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara, dengan nilai pembangunan diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp250 miliar per lokasi.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada penyediaan pendidikan gratis, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang sehat melalui konsep sekolah berasrama dengan dukungan wali asuh sebagai orang tua pengganti bagi para peserta didik.
Usai pelaksanaan seremoni, rombongan pejabat melakukan peninjauan langsung terhadap gedung dan fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi pada pukul 13.00 WIT guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 14.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Tidak ditemukan gangguan maupun kejadian menonjol selama kegiatan berlangsung.
Pelaksanaan MPLS perdana ini menjadi langkah awal bagi Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, serta memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas demi memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan Maluku Utara yang lebih baik.
(Redaksi)
